Survei dan Akal Sehat

Koran Sindo

Friday, 13 February 2009

Ada soal hitungan sederhana. Jika hanya ada enam orang dan delapan rumah,mungkinkah setiap rumah diisi oleh minimal satu orang dalam waktu bersamaan? Apa jawaban Anda?

Barangkali pembaca sedikit berpikir. Kening Anda terlihat berkerutkerut, takut ada jebakan dalam pertanyaan di atas. Mungkin juga ada yang mengira pertanyaan tadi semacam soal teka-teki dari filosof Zeno tentang lomba lari antara Achilles versus kura-kura, soal kesalahan berpikir yang seolah-olah logis.

Bukan.Yakinlah bahwa tulisan ini tidak sedang memberikan tebak-tebakan. Hanya sebuah pertanyaan sederhana yang seharusnya bisa dijawab dengan baik oleh anak kelas satu sekolah dasar. Pembaca tidak perlu membuat coretan tentang berbagai rumus aljabar. Betul-betul soal sederhanadanjawabannya adalah “tidak mungkin”. Itu jawaban akal sehat.

Ini hanya sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke dalam bahasan tulisan ini. Kita akan bicara tentang hasil survei dan penggunaan akal sehat, juga keprihatinan terhadap media massa yang tidak selektif memublikasikan hasil survei politik.

***

Jumat (6/2), sedikitnya ada 14 media cetak nasional yang memberitakan hasil sebuah survei politik.Jumlah tersebut belum termasuk situs berita, radio, dan koran daerah. Bisa diperkirakan berita tersebut tersebar cukup luas di masyarakat, tentu saja atas bantuan media massa.

Sebenarnya, publikasi survei adalah sebuah hal yang lumrah.Apalagi menjelang pelaksanaan pemilu. Cuma,ada hal yang sangat menyedihkan dari publikasi tersebut. Sebuah pertanda bahwa akal sehat para jurnalis sedang dipertaruhkan. Lebih jauh dari itu, akal sehat para pengamat politik juga sedang dipertanyakan. Sebab,sebagian besar konferensi pers survei politik juga menghadirkan pengamat politik agar terkesan punya legitimasi ilmiah.

Sebagian besar jurnalis ternyata sama sekali tidak selektif memilah hasil survei yang harus diberitakan kepada publik. Begitu juga dengan para pengamat yang dihadirkan sebagai analis hasil survei.Mereka,para pengamat ini, terlalu malas untuk sedikit berusaha memahami hasil sebuah survei secara runtut dan detail. Hampir dapat dipastikan, halaman pertanggungjawaban data dan metodologi selalu dilewatkan.

Coba perhatikan keterangan berikut. Menurut beberapa berita di media cetak,survei tersebut diselenggarakan pada tanggal 19–31 Januari 2009 dengan melibatkan 2.118 responden di 33 provinsi, 132 kabupaten/ kota, 660 kecamatan,dan di 2.640 desa/kelurahan. Tingkat keyakinan 95% dan margin of errorsurvei sebesar +/- 3–5%.

Tiga media cetak menuliskan secara detail keterangan data survei sampai pada jumlah desa/kelurahan yang menjadi target. Sementara sisanya hanya menuliskan jumlah kabupaten dan kecamatan yang menjadi target survei.Oleh karena ada lebih dari satu media cetak memberitakan keterangan yang persis sama,bisa dipastikan media tidak salah kutip.

Kita tidak membutuhkan keahlian statistik tingkat tinggi untuk membaca ketidakberesan pertanggungjawaban data survei ini. Sangat tidak logis jika jumlah responden lebih sedikit daripada jumlah desa/kelurahan yang menjadi target survei. Sekalipun dalam satu desa/kelurahan hanya terdapat satu responden, sedikitnya jumlah responden yang layak dikemukakan adalah 2.640 orang dalam survei tersebut.

Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kenapa sampai terjadi hal semacam ini.Namun tidak ada satupundiantarakemungkinanituyang membawa berita baik sehingga publikasi yang aneh itu bisa dibenarkan.

Pertama, kesalahan manajemen survei.Bisa jadi pada awalnya jumlah responden adalah 2.640 orang.Ini perkiraan minimal sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang menjadi target. Bila hal ini benar,berarti manajemen survei gagal mengembalikan sekitar 522 kuesioner (20%) sehingga tidak bisa diikutkan dalam pengolahan data.Tanpa penjelasan teperinci tentang kehilangan proporsionalitas data berdasarkan wilayah dan tanpa pembobotan ulang yang benar, kehilangan kuesioner sebanyak itu dapat merusak data survei secara keseluruhan sehingga sangat tidak layak untuk ditampilkan, apalagi dipublikasikan.

Kedua, survei fiktif. Biasanya pelaku survei melakukan aktivitas yang sangat runtut,mulai dari desain,turun ke lapangan, dan pelaporan. Jika dilakukan dengan benar, analis yang membuat laporan niscaya memiliki kerangka berpikir yang sistematis sehingga mustahil alpa dari ketidaklogisan semacam ini. Lain halnya jika survei yang dilakukan bersifat fiktif, kealpaan ini bisa terjadi. Khayalan atau imajinasi sangat mungkin tidak terstruktur dengan baik jika tidak dikoreksi berulang-ulang.

Perlu dipahami bahwa keanehan pertanggungjawaban data seperti ini tidak mungkin terjadi hanya karena keteledoran. Sebab, dalam rilis lembaga yang sama pada Desember 2008 ditemukan kesalahan sejenis, tapi lebih parah.Menurut keterangan mereka kepada pers, survei dilakukan dengan melibatkan 1.355 responden di 556 desa/kelurahan,di 33 provinsi,556 kelurahan/desa, 2.729 RW, dan di 29.765 RT.Tingkat keyakinan 95% dan margin of error +/- 3–5 % (Detik.com, 9/12/2008). Jika kita mau berpikir iseng sedikit, berarti satu orang responden diwawancarai sambil perpindah- pindah tempat di 22 RT yang berbeda. Atau setiap responden punya rumah di 22 RT yang berbeda dan kebetulan selalu terpilih menjadi target karena terdapat 29.765 RT yang masuk sebagai sampel dalam survei tersebut.

Ketiga, ini sedikit soal statistik, tetapi tidak rumit, yaitu soal margin of error. Harus ditegaskan bahwa margin of error bukanlah hasil tebak-tebakan, berdasarkan wangsit, dan bukan pula ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Tim Riset.Margin of error (sampling error) adalah tingkat toleransi kesalahan survei yang bersumber pada proses penentuan sampel. Yang memengaruhi margin of error adalah jumlah responden dan tingkat keyakinan yang diinginkan.

Jadi, secara logis, dengan tingkat keyakinan yang sama, tidak mungkin jumlah responden 2.118 memiliki margin of error yang sama dengan survei yang memiliki responden 1.355. Coba perhatikan margin of error survei bulan Desember dan Januari di atas. Sama-sama +/- 3–5 % bukan? Sampaidisanasaja, survei di atas sudah kerepotan mempertahankan diri.Apalagi kalau sampai ditelanjangi perihal kebenaran ukuran margin of error sebesar 3–5% tersebut. Jika kesalahan dasar semacam ini selalu terjadi, berarti lembaga bersangkutan sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk melakukan riset kuantitatif.

***

Jika survei di atas hanya jadi konsumsi privat, tentu tidak akan terlalu bermasalah. Paling tidak, hampir tidak ada masyarakat yang menjadi korban informasi. Sayangnya, survei tersebut telanjur diberitakan secara luas. Survei ini mendapatkan legitimasi karena telah menjadi berita dan ditambah dengan komentar pengamat kenamaan.

Padahal, seandainya saja para jurnalis dan para pengamat politik mau sedikit berpikir serta bersedia menggunakan akal sehat dengan mudah mereka bisa mendeteksi survei yang tidak benar. Justru soal keanehan survei ini yang bisa terus dipertanyakan kepada si penyelenggara sebagai bagian dari gugatan kredibilitas.Jika ada sedikit kemauan untuk menelaah, publik tidak perlu memperoleh informasi dari sebuah survei yang memang dilakukan oleh orang-orang tanpa kapasitas. Bukankah berpikir dan berakal sehat itu tidak terlalu berat?(*)

Hasan Nasbi A
Research Manager Cirus Surveyors Group

February 13, 2009 at 10:09 am Leave a comment

Memahami Survei Politik

Koran Sindo, Sunday, 07 September 2008

Jika Anda ingin mencicipi sebuah minuman yang ada di dalam cangkir, berapa sendok yang Anda butuhkan untuk mengetahui bahwa isi cangkir itu terdiri atas kopi, susu, dan gula? Kira-kira satu atau dua sendok teh saja sudah cukup. Begitu pula jika Anda ingin mencicipi minuman yang ada di dalam teko,baskom, atau bahkan drum. Berapa sendok yang Anda butuhkan untuk mengetahui isinya? Lagi-lagi satu atau dua sendok teh sudah cukup juga. Yang penting,minuman tadi sudah diaduk- aduk dengan sempurna sehingga sedikit contoh sudah bisa memberikan informasi yang akurat bagi kita.

Satu atau dua sendok yang kita cicipi tadi, dalam bahasa ilmiah, disebut dengan sampel (sample). Betapa pun besarnya populasi (dalam contoh tadi adalah volume minuman), sedikit sampel sudah cukup untuk memberi informasi yang akurat asalkan syaratnya terpenuhi,yaitu populasi tadi sudah diaduk-aduk dengan sempurna.

Satu atau dua sendok tersebut akhir-akhir ini sering disampaikan kepada publik. Barangnya bukan lagi berbentuk minuman, melainkan opini/persepsi masyarakat Indonesia. Pelaku survei sosial saat ini juga sudah memiliki instrumen yang memadai untuk mengaduk-aduk populasi penduduk dengan sempurna. Itulah yang kita kenal dengan “hasil survei”. Publik niscaya sering mendengar bahwa menurut survei lembaga “X”,pada bulan “Y”, calon presiden “Anu” diperkirakan memenangi pemilihan presiden.

***

Memang, semakin dekat menjelang pemilu, hasil survei politik silih berganti dirilis.Ada survei tentang calon presiden, ada juga survei tentang partai-partai politik (parpol) yang akan memperoleh suara pada pemilu legislatif nanti. Dari survei tersebut, masyarakat bisa membuat gambaran, bahkan mungkin membuat prediksi sendiri,tentang hasil pemilu nanti.

Namun persoalannya, tidak seluruh survei memperlihatkan hasil yang sama. Padahal, kandidat atau partai yang mereka teliti nyaris sama.Apa yang membuat berbagai hasil survei kadang-kadang berbeda?

Ada beberapa hal yang membuat hasil berbagai survei politik itu bisa berbeda. Pertama,waktu pelaksanaan survei. Harus dipahami bahwa opini masyarakat tidak berada dalam posisi yang statis.Pendapat publik selalu bergerak dan dinamis.Isu tertentu bisa membuat opini masyarakat bergerak ke arah positif atau negatif. Dukungan masyarakat terhadap incumbent atau partai berkuasa, misalnya, bisa berbeda antara sebelum atau setelah kenaikan hargabahanbakarminyak(BBM).

Kedua, perbedaan hasil survei juga bisa disebabkan jumlah objek yang diobservasi. Jika survei “lembaga A” menguji 7 nama calon presiden, hasilnya bisa saja berbeda dengan “lembaga B”yang menguji 10 nama calon presiden meskipun dilakukan pada waktu yang sama. Sebab,setiap calon kandidat presiden yang diuji hampir pasti punya pendukung tersendiri walaupun kecil.Ketika nama tertentu dihilangkan dalam observasi, masyarakat yang menjadi sampel survei bisa saja mengalihkan pilihan kepada kandidat lain atau memilih abstain.

Risiko perbedaan seperti ini harus diambil karena sifatnya memang masih berupa penjajakan.Belum ada kepastian perihal nama maupun jumlah kandidat/partai yang akan berlaga dalam pemilu nanti. Survei bisa menjadi lebih akurat ketika nama dan jumlah kontestan pemilu sudah ditetapkan.

Selanjutnya, perbedaan hasil survei harus juga dilihat dari sisi selisih margin of error. Hampir seluruh lembaga survei politik memperlihatkan bahwa Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono silih berganti memperoleh dukungan terbanyak. Untuk urutan ketiga, keempat, dan kelima ditempati secara bergantian oleh Wiranto, Hidayat Nur Wahid, dan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Jika angka dan urutan tersebut hanya sedikit berbeda,hal itu bisa diterima. Perbedaan yang sedikit itu disebabkan tiap survei juga punya batas toleransi kesalahan.Toleransi kesalahan itu bisa sebesar +/- (baca: ”plus minus”, bukan ”lebih kurang”) 5%,3%,2%,dll, bergantung pada jumlah responden yang dilibatkan dan tingkat keyakinan yang diinginkan.

Hanya saja,jika ada lembaga survei yang merilis hasil yang betul-betul berbeda dari mayoritas lembaga survei lain,tentu patut dipertanyakan dengan serius.Jika kasusnya seperti ini, kita harus menguji kompetensi sebuah lembaga dalam melakukan sebuah survei.

Cara paling mudah melihat kompetensi sebuah lembaga survei adalah memperhatikan cara pemaparan pertanggungjawaban metodologi.

Yang paling sering membuat lembaga survei terpeleset adalah ketika mencantumkan toleransi kesalahan (margin of error) dan tingkat keyakinan.Beberapa lembaga survei mencantumkan bahwa toleransi kesalahan survei sebesar 5% dengan tingkat keyakinan 95%.Ada juga yang memublikasikan toleransi kesalahan 3–5% dengan tingkat keyakinan 95%.

Lembaga survei sering terpeleset dalam pertanggungjawaban seperti ini. Artinya,lembaga tersebut tidak melibatkan orang yang punya pemahaman statistik standar.Beberapa lembaga riset menganggap bahwa margin of error adalah 100% dikurangi tingkat keyakinan. Sebagian lembaga survei bahkan mencantumkan margin of error hanya dengan menebak-nebak.

Saat hasil survei dipublikasikan,metodologi paling jarang dikupas,bahkan ketika hasil survei tersebut dibahas oleh intelektual dan pengamat terkenal. Ini memang problem intelektual dan kaum terpelajar di Indonesia,termasuk yang bergerak di dunia survei politik.Kita sejak kecil dididik untuk fobia terhadap angka. Angka dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan rumit. Padahal menghitung toleransi kesalahan dan penetapan tingkat keyakinan bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan, tanpa harus mempersyaratkan Anda punya keahlian dalam bidang statistik.

***

Pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat dibuat bingung oleh hasil survei politik yang berbeda-beda itu? Kemungkinan besar memang masyarakat akan bingung. Hal ini wajar.Sebab, sering terjadi sebuah lembaga menyatakan SBY masih memperoleh dukungan paling tinggi dan tidak lama kemudian lembaga lain merilis Megawati Soekarnoputri sebagai pemenang. Kebingungan publik paling mendasar adalah soal menentukan hasil survei mana yang bisa dipegang kebenarannya.

Bahkan ada yang paling menggelikan sekaligus menyedihkan. Dalam banyak kasus, hasil survei juga sering diperlakukan seperti ramalan bintang. Jika dirasa bagus dan sesuai dengan keinginan politikus/masyarakat, hasilnya akan dipercaya dan dikutip sebagai pembenaran dukungan.Hasil survei seperti ini niscaya akan dibawa-bawa dalam setiap forum dan pertemuan.

Namun jika survei memperlihatkan hasil sebaliknya, sering muncul ungkapan sinis begini: “Ah,itu kan cuma hasil survei,paling banyak cuma 2.000 atau 3.000 responden, sementara penduduk Indonesia lebih dari 200 juta.Apa iyasurvei bisa dipercaya mewakili penduduk Indonesia? Bagaimana kalau kebetulan yang disurvei bukan daerah pendukung saya?”

Begitulah pemahaman umum masyarakat jika membaca hasil survei politik hari ini. Meskipun bukan merupakan barang yang benar-benar baru, survei politik relatif sekadar akrab di telinga, tetapi belum dipahami esensi dan logikanya.

Menjelang Pemilu 2009 nanti, frekuensi rilis hasil survei akan semakin tinggi. Hampir pasti akan ada perbedaan-perbedaan hasil yang disampaikan kepada publik. Oleh sebab itu, agar tidak salah memahami hasil survei politik,pemahaman paling sederhana untuk survei seperti ini perlu disebarluaskan.(*)

Hasan Nasbi A
Program Manager IRDI dan Research Manager CIRUS

September 8, 2008 at 6:52 am 1 comment

Republik dalam Mimpi Tan Malaka

Oleh: Hasan Nasbi A. – Program Manager Indonesian Research and Development Institute, penulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka (LPPM Tan Malaka, 2004)

Dr Alfian menyebut Tan Malaka sebagai revolusioner kesepian. Mungkin tidak berlebihan. Tan Malaka memang pejuang kesepian dalam arti sesungguhnya. Sekitar 20 tahun (1922-1942) Tan Malaka hidup dalam pembuangan, tanpa didampingi teman seperjuangan. Beberapa kali dia harus meringkuk di penjara negara imperialis saat berada di Filipina dan Hong Kong, serta selama dua setengah tahun dipenjarakan tanpa pengadilan oleh pemerintah republik yang ia cita-citakan.

Sebagai pelarian dan tahanan, Tan tak pernah berhenti memikirkan nasib Negeri Hindia Belanda. Banyak gagasan yang lahir selama masa pelarian itu. Namun Tan Malaka tak punya cukup kesempatan untuk mendialektikakan gagasannya dengan tokoh-tokoh pejuang lain. Ada perbedaan waktu dan pengalaman sejarah yang membuat Tan Malaka berjarak dengan pengikut-pengikutnya yang kemudian berada dalam barisan Partai Murba. Meski tetap dijadikan idola hingga saat ini, perangai dan prinsip perjuangan Tan sungguh tak bisa diikuti oleh siapa pun. Hatinya terlalu teguh untuk diajak berkompromi dan punggungnya terlalu lurus untuk diajak sedikit membungkuk.

Kita bisa melihat beberapa contoh bahwa memang sulit mencari manusia yang bisa mengikuti kekerasan hatinya. Adam Malik, misalnya, adalah kader Partai Republik Indonesia yang sangat memuja Tan Malaka. Namun, di tangan Adam Malik, segala persoalan bisa menjadi superfleksibel. M. Yamin adalah pengikut Tan Malaka yang juga mendirikan Persatuan Perjuangan pada 1946. Persatuan Perjuangan adalah ikon diplomasi bambu runcing. Organisasi ini didirikan sebagai antitesis politik berunding yang dirintis oleh Kabinet Sjahrir I. Tapi, belakangan, Yamin juga menjadi anggota tim dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949, sesuatu yang secara prinsip ditentang dalam ”Program Minimum” Persatuan Perjuangan Tan Malaka.

Di tengah kesepian dan kesulitan memperoleh pengikut yang kukuh itulah ia melahirkan gagasan-gagasan yang jernih, asli, bahkan mengagetkan. Mungkin gagasan itu tak sepenuhnya bisa diikuti, tapi jelas penuh inspirasi. Soal pelaksanaannya bisa dicocokkan dengan keadaan yang berkembang.

Gagasan Tan Malaka tentang Republik Indonesia tersebar di banyak buku. Ia tak punya kesempatan untuk menuliskannya secara tuntas. Gejolak revolusi mengharuskan revolusioner seperti Tan berada dalam kancah perjuangan fisik ketimbang di belakang meja. Namun, lewat antara lain buku Menuju Republik Indonesia (1926), Soviet atau Parlemen (1922), serta Madilog (1942), kita bisa menyatukan mozaik gagasan republik yang tercerai-berai itu. Tak sulit untuk menyatukan mozaik ini, karena Tan selalu menunjukkan pola pemikirannya.

Tan memberikan perumpamaan tentang burung gelatik untuk menjelaskan republik yang ia angankan. Burung ini terlihat seperti makhluk yang lemah. Banyak yang mengancamnya. Di dahan yang rendah, dia harus waspada terhadap kucing yang siap menerkam. Tapi dahan yang lebih tinggi juga bukan merupakan tempat yang aman baginya. Ada elang yang siap menyambar sang gelatik sehingga hidupnya tak merdeka. Ia hidup penuh ketakutan dan dengan perasaan terancam. Serba tak bebas. Bagi Tan Malaka, Indonesia harus bebas dari ketakutan seperti ini. Bebas dari belenggu dan teror pemangsa.

Tapi, jika burung gelatik berada dalam satu rombongan besar, ia akan bebas menjarah padi di saat sawah sedang menguning. Burung gelatik, yang sesaat lalu terlihat seperti makhluk yang lemah, bisa berubah drastis menjadi pasukan penjarah yang rakus tiada ampun. Keringat petani selama empat bulan terbuang sia-sia. Padinya habis disantap sekawanan gelatik.

Selain bebas dari penjajahan, merdeka bagi Tan Malaka bukan berarti bebas menjarah dan menghancurkan bangsa lain. Merdeka itu dua arah: bebas dari ketakutan dan tidak menebar teror terhadap bangsa lain. Inilah prinsip Indonesia merdeka.

Setelah merdeka, bangunan Indonesia harus punya bentuk. Ketika para pejuang lain baru berpikir tentang persatuan, atau paling jauh berpikir tentang Indonesia Merdeka, Tan Malaka sudah maju beberapa langkah memikirkan Republik Indonesia. Brosur Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) sudah ditulis di Kanton, Cina, pada 1925, tiga tahun sebelum deklarasi Sumpah Pemuda.

Tan Malaka tegas bahwa eks Hindia Belanda harus menjadi Republik Indonesia. Namun republik dalam gagasan Tan Malaka tak menganut trias politika ala Montesquieu. Republik versi Tan Malaka adalah sebuah negara efisien. Republik yang dikelola oleh sebuah organisasi.

Tan Malaka sejatinya tak percaya terhadap parlemen. Bagi Tan Malaka, pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan parlemen hanya menghasilkan kerusakan. Pemisahan antara orang yang membuat undang-undang dan yang menjalankan aturan menimbulkan kesenjangan antara aturan dan realitas. Pelaksana di lapangan (eksekutif) adalah pihak yang langsung berhadapan dengan persoalan yang sesungguhnya. Eksekutif selalu dibuat repot menjalankan tugas ketika aturan dibuat oleh orang-orang yang hanya melihat persoalan dari jauh (parlemen).

Demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali dalam 4, 5, atau 6 tahun. Dalam kurun waktu demikian lama, mereka sudah menjelma menjadi kelompok sendiri yang sudah berpisah dari masyarakat. Sedangkan kebutuhan dan pikiran rakyat berubah-ubah. Karena para anggota parlemen itu tak bercampur-baur lagi dengan rakyat, seharusnya mereka tak berhak lagi disebut sebagai wakil rakyat.

Konsekuensinya adalah parlemen memiliki kemungkinan sangat besar menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan yang memiliki modal, jauh dari kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Menurut Tan, parlemen dengan sendirinya akan tergoda untuk berselingkuh dengan eksekutif, perusahaan, dan perbankan.

Kalau kita tarik ke zaman sekarang, mungkin Tan Malaka bisa menepuk dada. Dia akan menyuruh kita menyaksikan sebuah negara yang parlemennya dikuasai oleh wakil buruh, seperti Inggris, kemudian menyetujui penggunaan pajak hasil keringat buruh untuk berperang menginvasi negara lain.

Akhirnya, parlemen di mata Tan Malaka tak lebih dari sekadar warung tempat orang-orang adu kuat ngobrol. Mereka adalah para jago berbicara dan berbual, bahkan kalau perlu sampai urat leher menonjol keluar. Tan Malaka menyebut anggota parlemen sebagai golongan tak berguna yang harus diongkosi negara dengan biaya tinggi.

Singkatnya, keberadaan parlemen dalam republik yang diimpikan Tan Malaka tak boleh ada. Buku Soviet atau Parlemen dengan tegas memperlihatkan pendirian Tan Malaka. Sampai usia kematangan berpikirnya, Tan tak banyak berubah, kecuali dalam soal ketundukan kepada Komintern Moskow. Karena pendirian ini pula Tan Malaka sangat keras menentang Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 1945 tentang pendirian partai-partai. Sebab, partai-partai pasti bermuara di parlemen.

Lalu seperti apa wujud negara tanpa parlemen itu? Penjelasannya memang bisa memakan halaman yang sangat banyak. Sederhananya, negara dalam mimpi Tan Malaka dikelola oleh sebuah organisasi tunggal. Dalam tubuh organisasi itulah dibagi kewenangan sebagai pelaksana, sebagai pemeriksa atau pengawas, dan sebagai badan peradilan.

Anda bisa membayangkan organisasi yang berskala nasional seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bangunan organisasinya dari tingkat terendah sampai tingkat nasional bisa diandaikan seperti itu. Tidak ada pemisahan antara si pembuat aturan dan si pelaksana aturan. Di dalam organisasi yang sama pasti ada semacam dewan pelaksana harian, dan ada sejenis badan kehormatan atau komisi pemeriksa. Begitulah kewenangan dibagi, tapi tidak dalam badan yang terpisah.

Bagaimana mengontrol organisasi agar tak menjadi tirani kekuasaan? Di sinilah desain organisasi harus dimainkan. Ritual pemilihan pejabat organisasi tak boleh dalam selang waktu yang terlalu lama, agar kepercayaan tak berubah menjadi kekuasaan, agar amanah tidak berubah menjadi serakah. Kongres organisasi, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, harus dilakukan dalam jarak yang tak terlalu lama. Waktu dua tahun mungkin ideal untuk mengevaluasi kerja para pejabat organisasi. Jika kerja mereka tak memuaskan, kongres organisasi akan menjatuhkan mereka.

Barangkali banyak pembaca yang mengatakan bangunan kenegaraan seperti di atas jauh dari demokratis. Hal itu sangat wajar. Sebab, sudah demikian lama otak kita dicekoki oleh trias politika ala Montesquieu. Jika bangunan organisasi tanpa badan legislatif dianggap tak demokratis, boleh juga kita mengatakan bahwa partai politik, organisasi kemasyarakatan, ASEAN, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga yang tak demokratis.

Di luar itu, bisa jadi pula ada yang mengatakan gagasan Tan Malaka naif dan tak bisa diikuti. Pendapat itu pun wajar. Seperti pernyataan penulis di awal tulisan ini, tak ada yang bisa dengan total mengikuti Tan Malaka. Selain terlalu lurus, Tan Malaka pasti tak bisa lepas dari belenggu zamannya. Namun tak ada salahnya kita menulis ulang semangat dalam gagasan kenegaraan Tan Malaka. Dalam Thesis, Tan meminta rakyat Indonesia tak menghafalkan hasil berpikir seorang guru. Yang penting adalah cara dan semangat berpikirnya. Ibarat seorang guru matematika, Tan tak ingin menuntut muridnya menghafal hasil sebuah perhitungan, tapi menguasai cara berpikir untuk bisa memperoleh hasil hitungan yang benar.

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/08/11/LU/mbm.20080811.LU127960.id.html

August 24, 2008 at 2:39 pm 1 comment

Mencari Kubur Tan Malaka (Malu Nih Ama Orang Belanda)

Sorry numpang curhat.

Hari Sabtu (19/7), saya bertemu Harry Poeze, penulis biografi Tan Malaka. Kebetulan dia sedang berada di Indonesia sampai tgl 28 Juli nanti. Sebenarnya ini pertemuan biasa saja. Memang setiap tahun dia ke Jakarta, dan kami selalu bertemu, baik itu pertemuan pribadi ataupun rame-rame bersama sisa-sisa orang tua pengikut Tan Malaka.

Cuma, ada pembicaraan dalam pertemuan itu yang membuat saya malu bercampur geram sebagai bangsa Indonesia.

Singkat cerita begini. Setahun yang lalu Poeze datang ke Jakarta meluncurkan buku tentang kehidupan terakhir Tan Malaka (Verguis en Vergeten, dihujat dan dilupakan). Di sana Poeze membuka misteri kematian Tan Malaka, termasuk soal waktu, tempat, dan nama orang yang mengeksekusi Tan Malaka. Terbukalah akhirnya bahwa Tan Malaka ditembak di Desa Selopanggung, Lereng Gunung Wilis, Kediri, pada tanggal 21 Februari 1949, oleh Soekotjo. Soekotjo adalah anggota Kesatuan Macan Kerah pimpinan Surachmat. Soekotjo ini kemudian menjadi Walikota Surabaya (tahunnya saya lupa). Buku setebal 2000 halaman itu sedang diterjemahkan oleh Hesri Setiawan. Mungkin 250 halaman pertama akan terbit dalam bahasa Indonesia bulan November 2008.

OK. Balik lagi. Saya bukan hendak menulis misteri kematian TM. Setelah peluncuran buku itu, Poeze bertemu dengan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah. Dalam pertemuan, Bachtiar berjanji membantu pembiayaan riset untuk memastikan kuburan Tan Malaka. Kerjaan pemerintah tidak lagi berat, enteng saja. Pooeze sudah membuka jalan yang sangat terang. Bahkan ia sudah memerkirakan lokasi seluas 100 m2 sebagai tempat penguburan Tan Malaka. Namun, untuk memastikannya perlu riset yang serius dengan melibatkan ahli tanah, ahli forensik, dan juga tes DNA. Kebetulan dua orang keponakan langsung Tan Malaka (Zulfikar dan Ida Munir) masih hidup, so, tes DNA terhadap sisa-sisa fosil yg ditemukan masih bisa dilakukan.

Yang jadi soal adalah, ternyata gerak pemerintah Indonesia dalam memastikan kuburan seorang pahlawan kemerdekaan nasioanl lambat sekali. Sejak pertemuan dengan menteri sosial pertengahan 2007 lalu, sudah dua kali Poeze ke Jakarta. Gerak selangkah pun ternyata belum ada. Kalo soal sejarah kaya gini sepertinya ga bakal seksi. Mungkin yang seksi (kalo ngutip salah satu teman di milis sebelah, Baca: “erotis” he..he ) cuma urusan Pemilu dan Pilkada.

Beberapa waktu lalu, tim pencarian kubur Tan Malaka yang dibentuk oleh keluarga dan sisa-sia pengikut TM bertemu kembali dengan Pejabat di Direktorat Kepahlawanan Depsos. Jawaban yang diberikan sungguh kurang ajar. Menurut Ketua dan Sekretaris Tim (Zulfikar dan DP ASral), Depsos bilang kalau tidak ada mata anggaran untuk memastikan kuburan Tan Malaka. Kalau sudah ketemu dan pasti, baru bisa keluar dana untuk memugar dan memindahkan kuburannya. Intinya..tetap ga akan ada bantuan pemerintah untuk memastikan kuburan seorang pahlawan. Weleh..weleh..Mereka cuma mau enaknya aja. Bagi pemerintah/pejabat kita mungkin harga sejarah sama dengan setangguk ikan teri. Dibuang pun ga masalah.

Saya malu sekali pernyataan seperti itu akhirnya sampai ke telinga Poeze. Mau ga mau, malu ga malu, tim pencari kubur itu akhirnya curhat juga. Kalau muka bisa dipindah ke pantat, mungkin sudah saya lakukan.

Berkali-kali Poeze mengulang-ulang pernyataan Menteri Sosial setahun yang lalu. ” Pemerintah Indonesia harusnya yang bertanggung jawab memastikan kuburan Tan Malaka, dan bapak Menteri sudah berjanji” Begitu dia mengulang-ulang. Duh, Poeze kesannya naif sekali. Sampai akhirnya saya bilang; “Di sini berbeda. jangan terlalu percaya sama janji pejabat di Indonesia. Hari ini dia berjanji, besok pasti sudah lupa”. Tampak sekali Poeze gusar. Tampak juga bahwa sekitar 20-an orang yg hadir waktu itu juga malu besar.

Poeze sudah menghabiskan 30 hidupnya untuk meneliti, menyusun puzzle kehidupan dan kematian Tan Malaka yang penuh misteri. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan titik terang. Kita, orang Indonesia tinggal membaca, berdiskusi dan berdebat.

Saya tahu, sebagian besar riset terakhirnya, termasuk bolak-balik Indonesia dijalani dengan biaya sendiri. Bukan berasal dari bantuan lembaga yang dipimpinnya. Padahal, gajinya sudah dipotong 40% untuk pajak di negerinya.

Saya rasa Poeze juga ingin melihat keseriusan pemerintah kita. “Saya punya ongkos untuk berjalan sendiri. Tidak perlu menanggung biaya perjalanan saya. Tetapi untuk penyelidikan kuburan harus dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia,” begitu Poeze mengeluarkan unek-uneknya. Saya cari-cari lagi muka saya, ternyata masih bertengger di atas leher..

Akhirnya, saya mengusulkan kepada tim untuk tidak lagi bergantung sama pemerintah. Saya minta mereka membuat proposal dan juga rincian biaya untuk menggali dan memastikan kuburan TM. Saya yakin masih ada orang-yang peduli dengan sejarah dan bersedia membantu, meski tidak sebesar anggaran yang biasanya keluar dari kocek pemerintah.

Akhirnya, sampailah saya pada maksud yang sebenarnya..he..he. Jika ada di antara pembaca blog ini yang masih punya kepedulian terhadap sejarah, atau punya simpati terhadap Tan Malaka, mungkin bisa ikut membantu. Jika anda bersedia, mohon hubungi saya via japri di datuakrajoangek@yahoo.com atau 081511470144. Jika anda berkenan, tolong beri nomor kontak anda, dan izinkan saya memberikan nomor kontak itu kepada Tim Pencarian Makam TM. Mereka nanti yang akan melakukan kontak.

Ahh…sedikit lega…Akhirnya unek-unekku sudah keluar. Untung tidak telanjur jadi jerawat. Maaf kalau ngaco dan ga sistematis. Semoga berkenan

Salam,
Hasan Nasbi A

July 26, 2008 at 12:19 pm 3 comments

Iklan RM 09 dan Promosi Ulil

Saya rasa, beberapa waktu lalu Celli kebetulan bangun pagi. Abis Salat subuh (he..he), dia bersantai menikmati matahari pagi yang cerah. Karena jarang menikmati matahari pagi, dia tertegun melihat bayangannya sendiri. Maklum cahaya matahari yang datang dengan sudut kecil membuat bayangan Celli begitu panjang, bahkan sampai ke ujung jalan. Dalam hati Celli membatin, wah ternyata meski aku berdiri di sini, kepalaku sudah sampai di ujung jalan..dia terpesona dengan bayangannya..lupa mengukur badan.

Lalu Ulil datang. Kebetulan juga bangun pagi. Entah kenapa, Ulil seperti kehilangan kemampuan berpikir kritis. Mungkin karena baru bangun tidur. Dia justru membenarkan bahwa kepala Celli sudah sampai di ujung jalan.

He..he..cerita di atas sepenuhnya fiktif. Hanya intermezzo aja sebelum masuk ke hal yang lebih substansial dari tulisannya Ulil..

Ulil mengkritik gerakan kaum muda karena tidak memberi definisi yang jelas tentang kepemimpinan kaum muda. Lalu Ulil membuat pagar sendiri. Sayang, pagarnya terlalu kecil. Hanya muat untuk Ulil dan Celli. Bagi Ulil, kepemimpinan kaum muda adalah posisi presiden. Nah loh..

Harus diakui, deklarasi kaum muda untuk memimpin tidak melahirkan operasionalisasi yang jelas dan tegas. Katanya sih sudah ada rapat2 operasionalisasi dan pematangan konsep kepemimpinan kaum muda. Cuma, yang sampai di telinga saya baru sebatas slogan. Namun simplifikasi Ulil juga kebangetan. Seolah Indonesia itu cuma Jakarta, dan pemimpin cuma presiden. Indonesia tidak hanya butuh presiden yang muda. Indonesia juga butuh Gubernur muda, Walikota dan Bupati Muda, butuh Dirjen yang muda, Menteri, Deputi, dan staf ahli menteri yang muda.

Memimpin Indonesia tentu tidak sesederhana kepala suku mengendalikan anggota kaumnya. Indonesia adalah bangunan besar yang disusun oleh fondasi, batu, dan tiang yang punya kegunaan sendiri-sendiri. Batu dan tiang inilah yang harus diremajakan. Kaum muda harus masuk dan menjadi pimpinan di berbagai sektor. Anda bisa bayangkan bahwa Indonesia punya harapan lebih baik bila lebih dari setengah kepala daerah berusia muda. Lebih dari separuh Dirjen, Deputi Menteri, Direktur BUMN, serta menteri2 berusia muda. Soal sang presiden dan wakilnya, sementara bisa saja dari kelompok tua. Ini tentu lebih memberi harapan bila dibandingkan dengan situasi bila presiden dan wapres muda, sementara struktur organisasi di bawahnya lebih banyak diisi orang tua.

So, tidak sesempit itu gagasan kaum muda memimpin. Gerakan kaum muda memimpin harus dimulai dari tingkat kepala desa, puncaknya memang presiden. Sektor di luar pemerintahan juga harus begitu. Nah, apakah itu sudah mulai dilaksanakan?Jika mau mengkritik gerakan kaum muda, harusnya pada poin ini. Kalau kita melhat demokrasi, politik, pemerintahan, dan Indonesia hanya terbatas di Jakarta, lebih baik otonomi daerah dihapus saja. Percuma kerja keras orang seperti Fadel Muhammad bila kemajuan Gorontalo kemudian dimaknai sebagai prestasi presiden di Jakarta. Indonesia butuh lebih banyak Kepala Daerah seperti Fadel daripada satu orang presiden muda seperti Celli..he..he

Sekarang soal yang lebih mendasar. Saya tidak berbicara soal peluang Celli jadi Presiden. Soal itu rasanya bisa diatasi jika mau bekerja keras. Saya berbicara soal kualifikasi Celli sebagai calon presiden. Tentu saja ini bertentangan dengan kekaguman Ulil.

Saya tidak mengenal Celli secara Pribadi. Saya hanya mengenal Celli lewat seminar, talk show, dan tulisan. Sejauh amatan saya, Celli bisa digambarkan dengan dua kata, yaitu Liberalisasi dan Privatisasi. Ya, Saya melihat bahwa Celli sebenarnya adalah pendakwah Neoliberal yang sangat istiqomah. Dia fanatik. Bila di negeri ini kita mengenal kelompok fundamentalis arab, maka Celli adalah bagian dari kelompok fundamentalis Amrik. Amerika adalah kiblat, Syariatnya berupa ajaran Neoliberal.

Karena profesinya sebagai pendakwah, semestinya tidak dicampur dengan politik. Ntar dakwahnya tercemar..he.he Bukankah Celli tidak menginginkan dakwah masuk arena politik? Bahaya! Coz seringkali solusi penyakit Indonesia di tangan pendakwah itu tidak rasional. Masa nanti seluruh solusi atas masalah bangsa ini hanya Liberalisasi dan Privatisasi? Kalo ada 10 BUMN bermasalah maka 100-an BUMN harus dijual ke swasta. Kalau organisasi pemerintah gemuk dan ga efisian apa harus diprivatisasi juga? (He..he yang ini mah bacanda..). Saya cuma miris aja kok solusi penyakit bangsa Indonesia ini cuma liberalisasi dan privatisasi? Ga kreatif. Sama aja dengan Hizbut Tahrir yang punya solusi sapu jagad, Khilafah! Lebih miris lagi, dalam beberapa forum Celli ga bisa membedakan antara Liberalisasi, Privatisasi, dan Debirokratisasi.

Di luar profesinya sebagai pendakwah, Ulil menyatakan bahwa Celli punya kualifikasi: determinasi tinggi, pekerja keras (kalau yang kaya gini mah banyak). Lalu juga kemampuan negosiasi, lobby, punya warna suara yang memadai untuk jadi seorang orator, punya kemampuan bermain dengan kalimat yang cerdas, dan juga punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, dia pantas maju sebagai presiden. Phhhh…Saya rasa Ulil salah baca buku. Kalau saya temannya Celli, saya akan sarankan dia masuk Deplu dan jadi diplomat.

Indonesia memang banyak meniru Amerika. Tapi tetap saja tidak sama. Bila pidato/orasi menjadi konsumsi politik utama di Amrik, di sini hanya jadi sambilan. Bila di amerika orang datang untuk mendengarkan pidato Obama, di sini orang datang untuk menyaksikan penyanyi dangdut. Kata-kata kampanye politisi tidak tinggal di kepala masyarakat. Mereka lebih banyak mengingat dan mengutip kata-kata Tukul seperti: “Katro”, “Ndeso”, “Tak Sobek-sobek”, dll.

Kata-kata Celli yang diingat agak luas mungkin hanya Save Our Nation. Itu pun cuma di kalangan terdidik dan penonton Metro. Kalaupun ada yang mengutip Celli, mungkin hanya M. Adil Patu, Ketua PDK Sulawesi Selatan. Slogannya untuk maju dalam Pilkada Kota Makassar mirip ” Save Our City”. Mungkin dia merasa gagah dengan kata-kata itu. Jika ditanyakan sama nenek-nenek, pasti ga ngerti artinya. Berarti komunikasi gagal. Kalaupun dijelaskan artinya dalam bahasa Indonesia or bahasa Bugis..si nenek balik nanya; ”Emang siapa yang mau menyerang Kota Makassar? He..he si nenek merasa diajak nostalgia ke zaman revolusi…

Pertanyaan saya (buat temannya Celli di milis ini). Apakah Celli punya pengalaman organisasi yang memperlihatkan bahwa dia memiliki otoritas dan pengaruh? Bagaimana dengan kemampuan manajerial? Apakah piawai dalam manajemen konflik? Jangan lupa. Politik adalah ranah perseteruan. Jika yang dikedepankan hanya kemampuan lobby dan negosiasi, lama-lama akan tekor. Coz, di dalam lobby dan negosiasi itu selalu ada kompensasi. Kalo bukan Celli yang tekor, negara ini yang tekor.

Terakhir, Di samping semua gerutuan di atas, saya salut dengan terobosan Celli. Meski saya anggap tidak layak Capres, Celi telah berhasil memberi inspirasi bagi kaum muda lain yang punya barisan untuk segera bertindak. Celli sudah mencubit sangat keras. Kaum muda tidak boleh terlalu lama berpikir dan berencana. Lama-lama malah lupa beraksi. Lalu menggerutu karena keduluan orang. Gerutuan saya mungkin mewakili gerutuan orang yang merasa didahului..he..he

Salam,

Hasan Nasbi A

July 26, 2008 at 10:38 am 2 comments

Ibu, Takkan Ada yang Sia-sia

Ibu

Tak akan ada yang sia-sia

Darahmu saat melahirkanku sudah menganak sungai dalam tubuhku

Tangis putus asamu saat kita lapar menjadi cambuk pemacu semangatku

Doa dan harapanmu adalah kendaraan untuk mencapai cita-citaku

 

Ibu

Akan kubuktikan pada dunia

Bahwa tak sia-sia kau melahirkanku

Akan kutaklukkan dunia

Dan kupersembahkan kepadamu

 

Ibu

Jangan lupakan derita kita dulu

Tapi hapus segera air matamu

Akan kujadikan dunia

Bersujud memujamu

 

Ibu

Meski kini kau sudah renta

Tapi kau tetap luar biasa

Herkules dan Samson pun tak akan bisa

Mengaku yang paling perkasa

Ibuku yang paling digdaya

 

Ibu

Malam ini dadaku buncah

Esok hari aku harus berdiri gagah

Menapaki awal jalanku

Untuk menaklukkan dunia

 

Ibu

Tatap mataku

Hapus air matamu

Buka bibirmu

Mekarkan senyummu

 

Ibu

Katakan pada dunia..

Aku anakmu..

Aku puteramu..

 

 

Depok, 4 Mei 2008

 

 

June 11, 2008 at 4:30 pm Leave a comment

Operator Kuprit!!!

Pernahkah anda mengalami kesulitan melakukan hubungan seluler dalam beberapa bulan terakhir? Atau pada waktu-waktu tertentu seperti Pk. 17-22? Ataukah hanya saya? Sialan!! banyak sekali pekerjaan yang terkendala gara-gara ni HaPe kaga bisa nyambung ke HaPe lain. Apalagi saat ada project yang melibatkan staf sangat banyak..bayangkan kekesalan dan kebetean kita yg nelpon..bisa berantakan tuh kerjaan. Dasar operator sialan..

Awalnya kukira ini hanya faktor cuaca..tetapi kok dah lebih dari sebulan penyakitnya masih sama. Aku pake Matrix dan pake Telkomsel secara bersamaan. Dua-duanya kuprit banget. Kalau mau nelpon..harus berkali-kali sambil menyebutkan semua nama binatang yang ada di ragunan. Jawabannya sama, “telepon yang anda tuju sedang sibuk”..lha..masa semua telepon sibuk.?? Aku coba menelepon nomorku yang lain. Jarak antara dua HP itu ga sampai 50 cm..trus di seberang sana ada jawaban “telepon yang anda tuju sedang sibuk”…huh.. sibuk pale lu peang..lha itu khan Hp lg kaga dipake tolol!! Kalau mau nelpon..harus diulang berkali-kali sambil mengumpat…kalo dah abis semua stok nama di kebun binatang ragunan yang kita sebut..baru bisa nyambung tuh telpon….

Ada apa ini? apakah karena perang tarif murah lalu kenyamanan pengguna seluler harus dikorbankan??Pasti bukan karena jalurnya sibuk..tetapi karen untuk membatasi penggunaan telepon yang dijanjikan tarifnya murah itu..lha kalo ga bisa dipake..ga jadi dapat yg murah khan??

Apa yang harus dilakukan??Kepala gw dah mulai panas nih..masa tiap hari harus memaki-maki?? Apakah gw harus siapkan bensin trus membakar gedung Indosat ama Gedung Telkomsel?? Ada yg mau gabung?? Gw beneran..mau memberi pelajaran sama penyelenggara seluler itu..dasar Mo…t!!!

Kita, konsumen di Indonesia ini terlalu baik…ga pernah protes dengan layanan perusahaan yang seenak udelnya itu…ayo berhenti jadi orang baik…!!!

April 10, 2008 at 1:08 pm Leave a comment

Older Posts


Blog Stats

  • 20,624 hits
August 2016
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Recent Posts

Data Pribadi Empunya Blog

Hi, Nama saya Hasan Nasbi A Asal Sumatera Barat Lulusan Ilmu Politik UI Pernah bekerja sebagai Wartawan Kompas (2005-2006) Sejak 2006-awal 2008, saya bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai Program Manager di Indonesian Research and Development Institute. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk penelitian terutama survey pra-Pilkada di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Saya sangat suka dengan bacaan bertema kiri, Amerika Latin, Timur Tengah, Konspirasi, dan Pemikiran Politik. Blog ini bukan dimaksudkan untuk menyajikan tulisan yang ilmiah dan teoritis. Blog ini hanya sekadar tempat melepaskan unek-unek agar tidak muncul menjadi jerawat. Makanya, jangan heran jika sering ditulis dengan bahasa sinis, ketus, atau bahkan marah-marah. Kritik dan komentar anda sekalian adalah sumbangan berharga bagi saya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.